Deklarasi Balfour

Deklarasi Balfour
Surat asli dari Balfour kepada Rothschild; deklarasi tersebut berbunyi: Pemerintah Yang Mulia memandang baik pendirian sebuah rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina, dan akan melakukan upaya-upaya terbaiknya untuk memfasilitasi tercapainya tujuan ini, dengan pemahaman yang jelas bahwa tidak ada yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang sudah ada di Palestina, atau hak-hak dan status politik yang dinikmati oleh orang-orang Yahudi di negara manapun juga.
Dibuat	2 November 1917 (1917-11-02)
Lokasi	British Library
Penulis	Walter Rothschild, Arthur Balfour, Leo Amery, Lord Milner
Penandatangan	Arthur James Balfour
Tujuan	Mengukuhkan dukungan dari Pemerintah Inggris untuk pendirian "kediaman nasional" bagi bangsa Yahudi di Palestina, dengan dua syarat

Deklarasi Balfour adalah pernyataan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Inggris pada tahun 1917 selama Perang Dunia I, yang mengumumkan dukungannya terhadap pendirian "rumah nasional bagi bangsa Yahudi" di Palestina yang saat itu, merupakan wilayah Utsmaniyah dengan populasi Yahudi minoritas. Deklarasi tersebut dimuat dalam sebuah surat tertanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour kepada Lord Rothschild, seorang pemimpin komunitas Yahudi Inggris, untuk disampaikan kepada Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia. Teks deklarasi tersebut dipublikasikan di media pada tanggal 9 November 1917.

Segera setelah deklarasi perang terhadap Kekaisaran Ottoman pada bulan November 1914, Kabinet Perang Inggris mulai mempertimbangkan masa depan Palestina; dalam waktu dua bulan, sebuah memorandum diedarkan ke Kabinet oleh anggota Kabinet Zionis, Herbert Samuel, yang mengusulkan dukungan terhadap ambisi Zionis untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang Yahudi dalam perang yang lebih luas. Sebuah komite dibentuk pada bulan April 1915 oleh Perdana Menteri Inggris H.H. Asquith untuk menentukan kebijakan mereka terhadap Kekaisaran Ottoman, termasuk Palestina. Asquith, yang mendukung reformasi pasca-perang Kekaisaran Ottoman, mengundurkan diri pada bulan Desember 1916; penggantinya, David Lloyd George, lebih memilih untuk memisahkan diri dari Kekaisaran. Negosiasi pertama antara Inggris dan Zionis terjadi pada sebuah konferensi pada 7 Februari 1917 yang dihadiri oleh Sir Mark Sykes dan para pemimpin Zionis. Diskusi-diskusi selanjutnya berujung pada permintaan Balfour, pada 19 Juni, agar Rothschild dan Chaim Weizmann menyerahkan rancangan deklarasi publik. Rancangan lebih lanjut dibahas oleh Kabinet Inggris selama bulan September dan Oktober, dengan masukan dari orang-orang Yahudi Zionis dan anti-Zionis tetapi tanpa perwakilan dari penduduk lokal di Palestina.

Pada akhir 1917, menjelang Deklarasi Balfour, perang yang lebih luas telah mencapai jalan buntu, dengan dua sekutu Inggris yang belum sepenuhnya terlibat: Amerika Serikat belum menderita korban, dan Rusia berada di tengah-tengah revolusi dengan kaum Bolshevik yang mengambil alih pemerintahan. Kebuntuan di Palestina selatan dipecahkan oleh Pertempuran Beersheba pada tanggal 31 Oktober 1917. Perilisan deklarasi akhir disahkan pada 31 Oktober; diskusi Kabinet sebelumnya telah merujuk pada manfaat propaganda yang dirasakan di antara komunitas Yahudi di seluruh dunia untuk upaya perang Sekutu.

Kata-kata pembuka dari deklarasi tersebut merupakan ekspresi publik pertama yang menunjukkan dukungan terhadap Zionisme oleh sebuah kekuatan politik besar. Istilah "rumah nasional" tidak memiliki preseden dalam hukum internasional, dan secara sengaja dibuat samar-samar mengenai apakah yang dimaksud dengan negara Yahudi. Batas-batas Palestina yang dimaksud tidak dijelaskan, dan pemerintah Inggris kemudian menegaskan bahwa kata-kata "di Palestina" berarti bahwa rumah nasional Yahudi tidak dimaksudkan untuk mencakup seluruh wilayah Palestina. Paruh kedua dari deklarasi tersebut ditambahkan untuk memuaskan para penentang kebijakan tersebut, yang telah mengklaim bahwa hal itu akan merugikan posisi penduduk lokal Palestina dan mendorong antisemitisme di seluruh dunia dengan "mencap orang Yahudi sebagai orang asing di tanah air mereka". Deklarasi tersebut menyerukan perlindungan hak-hak sipil dan agama bagi orang-orang Arab Palestina, yang merupakan mayoritas penduduk setempat, dan juga hak-hak dan status politik komunitas Yahudi di negara-negara lain di luar Palestina. Pemerintah Inggris mengakui pada tahun 1939 bahwa keinginan dan kepentingan penduduk setempat seharusnya diperhitungkan, dan pada tahun 2017 mengakui bahwa deklarasi tersebut seharusnya menyerukan perlindungan terhadap hak-hak politik warga Arab Palestina.

Deklarasi tersebut memiliki banyak konsekuensi jangka panjang. Deklarasi ini sangat meningkatkan dukungan populer untuk Zionisme dalam komunitas Yahudi di seluruh dunia, dan menjadi komponen inti dari Mandat Inggris untuk Palestina, dokumen pendirian Mandat Palestina. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan munculnya Israel dan dianggap sebagai penyebab utama konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung, yang sering digambarkan sebagai konflik yang paling sulit diselesaikan di dunia. Kontroversi masih terjadi di sejumlah bidang, seperti apakah deklarasi tersebut bertentangan dengan janji-janji sebelumnya yang dibuat oleh Inggris kepada Sharif dari Mekkah dalam korespondensi McMahon-Hussein.