Kabinet Indonesia Maju

Kabinet Indonesia Maju
Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-41
Dibentuk	23 Oktober 2019
Struktur pemerintahan
Presiden	Joko Widodo
Wakil Presiden	Ma'ruf Amin
Pejabat setingkat menteri	11
Jumlah menteri	34
Jumlah wakil menteri	15
Total jumlah menteri	46
Partai anggota	Koalisi:   PDI Perjuangan   Golkar   Gerindra   NasDem   PKB   PPP   PSI   PAN (sejak 2022)   PBB (sejak 2022)   Demokrat (sejak 2024)   Independen
Status di legislatif	DPR RI Koalisi mayoritas: 525 / 575
Partai oposisi	PKS
Sejarah
Pemilihan umum	Pemilihan Presiden 2019 Pemilihan Legislatif 2019
Periode	DPR RI 2019-2024
Anggaran	Rp2.461,1 triliun (2019)[1] Rp2.589,9 triliun (2020)[2] Rp2.750,03 triliun (2021)[3] Rp3.090,8 triliun (2022)[4] Rp3.121,9 triliun (2023)[5] Rp3.325,1 triliun (2024)[6]
Nasihat dan persetujuan	DPR RI DPD RI (tertentu)
Pendahulu	Kabinet Kerja

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan ketatanegaraan Indonesia
Pemerintahan pusat
Hukum Pancasila (ideologi nasional) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hukum Perpajakan Ketetapan MPR Undang-undang Perppu Peraturan pemerintah Peraturan presiden Peraturan daerah Provinsi Kabupaten/kota
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Bambang Soesatyo (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: La Nyalla Mattalitti (Jawa Timur)
Eksekutif Presiden Indonesia Joko Widodo (PDI-P) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Indonesia Maju Menteri Pejabat setingkat menteri
Kehakiman Mahkamah Agung Ketua: Muhammad Syarifuddin Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan daerah
Pembagian administratif Provinsi Khusus: Daerah khusus Daerah istimewa Daftar: Umum Ibu kota Lambang IPM PDRB Titik tertinggi Kabupaten/kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya kabupaten Waktu pembentukan Hanya kota Provinsi Luas wilayah Jumlah penduduk Kepadatan penduduk Hari jadi Wilayah metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah khusus
Kepala daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik praktis
Pemilihan umum Pemilihan legislatif 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Hanya daerah: 1957–1958 Pemilihan presiden 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan lokal Pemilihan legislatif daerah 1957–1958 Pemilihan kepala daerah 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-undang Daerah pemilihan
Partai politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap pemuda Partai yang bubar
Kebijakan luar negeri
Perwakilan diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsulat jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia  Portal politik Negara lainnya Atlas
l b s

Artikel ini merupakan bagian dari seri Joko Widodo
Sebelum menjadi presiden Wali Kota Surakarta BST Pilkada Jakarta Gubernur DKI Jakarta LRT MRT
Presiden Indonesia  Petahana Pilpres 2014 (kampanye) Pilpres 2019 (kampanye) Pelantikan I Pelantikan II Kepresidenan Kabinet Kerja Kabinet Indonesia Maju
Kebijakan Bali Nine Tol Laut Kereta cepat Trans-Sumatra Ibu kota baru
KTT yang Dihadiri KTT APEC 2014 KTT ASEAN 2014 KTT ASEAN 2015 G20 (2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Keluarga Silsilah keluarga Iriana Joko Widodo (istri dan Ibu Negara) Anak Gibran Rakabuming Raka Kahiyang Ayu Kaesang Pangarep
Situs Web Situs Kepresidenan Media sosial Facebook Twitter Instagram YouTube
l b s

Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-Amin pada Pilpres 2019 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja ditambah Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-Amin pada Pilpres 2019.

Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2019^[7] dan resmi dilantik pada hari itu juga. Presiden Jokowi membacakan susunan kabinetnya di pelataran tangga Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi menghadirkan para menterinya yang mengenakan kemeja batik. Kabinet Indonesia Maju terdiri dari empat menteri koordinator dan 30 menteri.^[8]

1. ^ "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019", Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2022-12-29, diakses tanggal 2024-04-24 
2. ^ "F-Gerindra: Pandemi Covid-19 Sebabkan APBN 2020 Defisit", Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021-08-19, diakses tanggal 2024-04-24 
3. ^ "Realisasi Penerimaan dan Belanja APBN 2021 Sama-Sama Lebihi Target", Warta Pemeriksa Digital Badan Pemeriksa Keuangan, 2022-06-29, diakses tanggal 2024-04-24 
4. ^ "Realisasi Belanja Negara Capai Rp3.090,8 Triliun pada 2022", Rizaty, Monavia Ayu, 2023-01-05, diakses tanggal 2024-04-24 
5. ^ "Realisasi APBN 2023 Tembus Rp3.121 T, Defisit Rp347,6 T", Nugroho, Rosseno Aji, 2024-01-02, diakses tanggal 2024-04-24 
6. ^ "APBN 2024 Resmi Meluncur", Syuhada, Kharis, 2023-09-27, diakses tanggal 2024-04-24 
7. ^ Chandra Gian Asmara (23 Oktober 2019). "Sambil Duduk Di Tangga, Jokowi Umumkan Kabinet Indonesia Maju". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 25 Oktober 2014. 
8. ^ Arifin, Zainal; Handayani, Emi Puasa; Virdaus, Saivol (2020-04-30). "Quo Vadis Kebijakan Penyusunan Kabinet Koalisi Jokowi Tinjauan Filosofis, Historis, Teoritis dan Yuridis". Khazanah Hukum. 2 (1): 10–23. doi:10.15575/kh.v2i1.8282. ISSN 2715-9698.