Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Lambang Kementerian Dalam Negeri
Bendera Kementerian Dalam Negeri
Gambaran umum
Dibentuk	19 Agustus 1945; 78 tahun lalu (1945-08-19)
Dasar hukum pendirian	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021
Bidang tugas	Pemerintahan dalam negeri
Pegawai	4.938 orang (2014)[1]
Alokasi APBN	Rp7.240,9 milyar (APBN 2015)[2]
Susunan organisasi
Menteri	Jenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian
Wakil Menteri	John Wempi Wetipo
Sekretaris Jenderal	Komisaris Jenderal Polisi Tomsi Tohir Balaw (Plt.)
Inspektur Jenderal	Komisaris Jenderal Polisi Tomsi Tohir Balaw
Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum	Bahtiar Baharuddin
Bina Administrasi Kewilayahan	Safrizal Z.A.
Otonomi Daerah	Akmal Malik
Bina Pembangunan Daerah	Restuardy Daud
Bina Pemerintahan Desa	La Ode Ahmad Pidana Bolombo
Bina Keuangan Daerah	Agus Fatoni
Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Teguh Setyabudi
Kepala Badan
Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Yusharto Huntoyungo
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sugeng Hariyono
Staf Ahli
Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa	Sang Made Mahendra Jaya
Bidang Pemerintahan	Apolo Safanpo
Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga	Togap Simangunsong
Bidang Ekonomi dan Pembangunan	La Ode Ahmad Pidana Bolombo
Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik	Ribka Haluk
Alamat
Kantor pusat	Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web	kemendagri.go.id

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (disingkat Kemendagri RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Tito Karnavian.

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.^[3]

1. ^ "Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemendagri : Pertumbuhan Pegawai per Jenis Kelamin". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-22. Diakses tanggal 2014-12-22. 
2. ^ "Sosialisasi Alokasi Anggaran 2015" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-10-06. Diakses tanggal 2015-02-04. 
3. ^ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 3