| Operational Command for the Restoration of Security and Order | |
| Informasi lembaga | |
|---|---|
| Dibentuk | 10 Oktober 1965 |
| Dibubarkan | 5 September 1988 |
| Lembaga pengganti |
|
| Wilayah hukum | Indonesia |
| Status | Dibubarkan |
| Pangkopkamtib |
|
Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau umumnya disingkat menjadi Kopkamtib adalah lembaga keamanan internal Pemerintah Indonesia selama era Orde Baru. Kopkamtib didirikan oleh Soeharto pada tanggal 10 Oktober 1965. Lembaga ini berada langsung di bawah komando Soeharto yang kemudian menjadi Presiden Indonesia. Kopkamtib membawahi beberapa lembaga militer atau non-militer yang melaksanakan tugas dan program mereka.
Awalnya dibentuk untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pascaperistiwa Gerakan 30 September (G30S) dan menghadapi ideologi komunisme selama masa darurat militer usai peristiwa tersebut, peran Kopkamtib diperluas untuk mengamankan kewenangan pemerintah dan organnya dari tingkat pusat sampai tingkat terendah "guna menjamin kelestarian Pancasila dan UUD 1945".[1] Kopkamtib memiliki wewenang untuk melarang unjuk rasa, melakukan penangkapan terhadap figur politik yang "bermasalah", melarang diskusi publik terkait topik sensitif, dan penyensoran media massa.[2] Media dan para pengamat menyebut Kopkamtib sebagai "lembaga super" dan "jantung kekuasaan Orde Baru", merujuk pada kewenangannya yang begitu besar.[3]
Kopkamtib dibubarkan pada tanggal 5 September 1988, dan tugasnya digantikan oleh Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas). Bakorstanas bertujuan memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional, juga bertindak sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima ABRI yang langsung melapor kepada presiden.
- ^ Bourchier 2015, hlm. 158.
- ^ Britton 1975, hlm. 15–16.
- ^ Fadillah, Ramadhian (25 Juli 2012). "Tragedi 1965 dan lembaga super bernama Kopkamtib". Merdeka. Diakses tanggal 15 Mei 2021.