Majelis Raja-Raja

Malaysia
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Malaysia
Pemerintahan federal Konstitusi Malaysia Hak asasi manusia Hukum Kontrak sosial Rukun Negara
Monarki Yang di-Pertuan Agong Ibrahim Iskandar dari Johor Majelis Raja-Raja
Legislatif Parlemen Malaysia Parlemen ke-15 Dewan Rakyat Ketua Johari Abdul Kepala Pemerintahan Anwar Ibrahim Pemimpin Oposisi Hamzah Zainudin Dewan Negara Presiden Mutang Tagal Kabinet Bayangan
Eksekutif Kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim Pengabdian Sipil (lembaga) Kepala Sekretaris Mohd. Zuki Ali
Yudikatif Mahkamah Persekutuan Malaysia Ketua Tengku Maimun Tuan Mat Mahkamah Rayuan Presiden Rohana Yusuf Mahkamah Tinggi Ketua Hakim Malaya Azahar Mohamed Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Abang Iskandar Abang Hashim Mahkamah Syariah Ketua Mohd. Naim Mokhtar
Pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Malaysia Pemilihan terakhir: 2022 Daerah pemilihan
Partai Politik Daftar partai politik di Malaysia
Hubungan dalam negeri Pemerintah negara bagian Kepala pemerintahan negara bagian Dewan Undangan Negeri (anggota) Pemerintah lokal (daftar)
Hubungan luar negeri Misi diplomatik dari Malaysia Misi diplomatik di Malaysia
Portal Malaysia Negara lainnya Atlas
l b s

Majelis Raja-Raja (bahasa Melayu: Majlis Raja-Raja, Jawi: مجليس راج٢) adalah sebuah majelis yang beranggotakan sembilan Penguasa Negeri-Negeri Melayu (disebut juga Raja-Raja) dan empat Yang di-Pertua Negeri Malaysia. Majelis ini secara resmi didirikan di bawah Pasal 38 Konstitusi Malaysia. Menurut Perpustakaan Nasional Malaysia, Majelis Raja-Raja merupakan satu-satunya lembaga semacam itu di dunia. Tanggung jawab utama dari majelis ini adalah memilih Yang di-Pertuan Agong dan wakilnya, Timbalan Yang di-Pertuan Agong, yang diadakan lima tahun sekali atau saat jabatan tersebut lowong (karena meninggal, mengundurkan diri, atau dilengserkan dari jabatan). Meskipun posisinya dalam proses monarki elektif terbilang unik, Majelis Raja-Raja juga memainkan peran dalam mengamendemen Konstitusi Malaysia dan beberapa aturan lainnya. Aturan tersebut khususnya yang menyangkut status penguasa monarki, hak istimewa orang Bumiputera, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, dan klausa yang memberlakukan aturan-aturan tersebut.