Model tata kelola multipemangku kepentingan

Model tata kelola multipemangku kepentingan, kadang disebut juga inisiatif multipemangku kepentingan (multistakeholder initiative/MSI),^[1][2] adalah struktur tata kelola yang berusaha mempersatukan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam dialog, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan solusi bagi masalah atau tujuan bersama. Menurut Lawrence E. Strickling, Asisten Menteri Komunikasi dan Informasi Amerika Serikat dan Pengurus NTIA, "proses multipemangku kepentingan, ... memerlukan keterlibatan penuh semua pemangku kepentingan, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah, dan beroperasi secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab."^[3] Istilah pemangku kepentingan mengacu pada orang, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung atas organisasi tertentu, baik bisnis, masyarakat sipil, pemerintah, lembaga penelitian, maupun lembaga swadaya masyarakat.

1. ^ Utting, P. (2001). "Regulating Business Via Multistakeholder Initiatives: A Preliminary Assessment." Diarsipkan 2014-05-15 di Wayback Machine. (Paper prepared in late 2001 under the United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) research project "Promoting Corporate Environmental and Social Responsibility in Developing Countries: The Potential and Limits of Voluntary Initiatives".) Accessed 14/May/2014
2. ^ Fuchs, D., Kalfagianni, A., & Havinga, T. (2011) "Actors in private food governance: the legitimacy of retail standards and multistakeholder initiatives with civil society participation", Agriculture and Human Values, September 2011, Volume 28, Issue 3, pp 353-367.
3. ^ Moving Together Beyond Dubai. Ntia.doc.gov (2013-04-02). Retrieved on 2014-04-28.