Pajak bumi dan bangunan

Bagian dari seri tentang
Perpajakan
Aspek kebijakan fiskal
Dasar hukum Undang-undang  · Peraturan Pemerintah  · Keputusan Menteri Keuangan
Kebijakan Pendapatan pemerintah Ekualisasi pajak properti Pendapatan pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak Hukum pajak Golongan pajak Penghasilan tidak kena pajak Pembebasan pajak Kredit pajak Deduksi pajak Pergeseran pajak Pemotongan pajak Libur pajak Keuntungan pajak Insentif pajak Reformasi perpajakan Harmonisasi pajak Kompetisi pajak Pajak ganda Keterwakilan Kelompok wajib pajak Rekening tabungan kesehatan Pajak
Collection Revenue service · Revenue stamp Tax assessment · Taxable income Tax lien · Tax refund · Tax shield Tax residence · Tax preparation Investigasi pajak · Tax resistance Penggelapan pajak  · Penghindaran pajak Tax shelter · Surga pajak  · Private tax collection · Tax farming Penyelundupan · Pasar gelap
Jenis Pajak Pusat: PPN  · PPh  · PBB sektor P3  · Bea Meterai Pajak Daerah: Pajak Provinsi: Kendaraan bermotor  · Bea balik nama kendaraan bermotor  · Bahan bakar kendaraan bermotor  · Air permukaan  · Rokok Pajak Kabupaten/Kota: Hotel  · Restoran  · Hiburan  · Reklame  · Penerangan jalan  · Mineral bukan logam dan batuan  · Parkir  · Air tanah  · Sarang burung walet  · PBB P2  · Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Internasional Pabean · Bea Tarif (Impor · Ekspor) · Perang tarif Perdagangan bebas · Zona perdagangan bebas Perjanjian dagang · Ekualisasi pajak Tax treaty
Perdagangan Zona perdagangan bebas
Menurut negara Tarif pajak diseluruh dunia Pendapatan pajak dalam %PDB Amerika Serikat  · Singapura  · Malaysia  · Indonesia
l b s

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.^[1]

Dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.^[2]

1. ^ "Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan". OnlinePajak (dalam bahasa Inggris). 2018-10-03. Diakses tanggal 2020-10-07. 
2. ^ "Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan | Direktorat Jenderal Pajak". www.pajak.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-09-12. Diakses tanggal 2017-09-12.