Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera
Presiden	Ahmad Syaikhu
Sekretaris Jenderal	Aboe Bakar Al-Habsyi
Ketua Majelis Syuro	Salim Segaf Al-Jufri
Dibentuk	20 Juli 1998; 25 tahun lalu (1998-07-20) sebagai Partai Keadilan
Digabungkan dari	Partai Keadilan dan PK Sejahtera
Kantor pusat	Jalan T.B. Simatupang No. 82, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Sayap pemuda	Gema Keadilan, Garuda Keadilan, PKS Muda[1]
Keanggotaan	285.828 (2023)
Ideologi	Pancasila Islamisme[2][3][4][5][6][7][8] Konservatisme sosial[9][10]
Posisi politik	Sayap kanan
Agama	Islam
Afiliasi nasional	Koalisi Merah Putih (2014–2016)[11] Koalisi Indonesia Adil Makmur (2018–2019) Koalisi Perubahan (2023–2024)
Kursi di DPR	50 / 575
Kursi di DPRD I	191 / 2.232
Kursi di DPRD II	1.229 / 17.340
Situs web
pks.id
Politik Indonesia Partai politik Pemilihan umum

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang berbasis Islam.^{[2][3][5][6][12][13]} Partai ini bercikal bakal dari penentangan sejumlah tokoh Islam terhadap kebijakan Presiden RI ke-2, Soeharto yang mengharuskan agar tiap-tiap ormas menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal mereka.^[14][15] Dari penentangan ini lahirlah Gerakan Tarbiyah. Gerakan Tarbiyah ini lalu membentuk lembaga dakwah kampus yang kemudian menjadi asal usul berdirinya Partai Keadilan pada 20 Juli 1998 pasca lengsernya pemerintahan Suharto.^[2] Partai Keadilan kemudian bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 20 April 2002 akibat gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2%.^[14][15]

PKS menjadi bagian koalisi dari pemerintahan SBY di periode tahun 2004-2009 dan 2009-2014, dan menjabat beberapa kursi menteri. Sikap PKS yang tidak keluar-keluar dari koalisi SBY meskipun kerap berlainan sikap dan melontarkan kritikan kepada pemerintahan SBY, telah membuat beberapa kalangan menilai PKS sebagai partai yang oportunis dan memanfaatkan situasi.^[16][17] Dalam pemilu legislatif 2019, PKS berakhir di urutan ke-7 dengan raihan suara 8,21% dan memperoleh 50 kursi.^[18] PKS menjadi oposisi selama pemerintahan Joko Widodo.

Semenjak tahun 2019, PKS mengajukan dan memperjuangkan RUU Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama, supaya para ulama dihormati dan dimuliakan sebagaimana Allah dan Muhammad menghormati dan memuliakan mereka.^[19][20] Dalam menangani pandemi Covid-19, demi meringankan kesulitan ekonomi masyarakat, PKS menganjurkan para kadernya yang mempu untuk berpoligami dengan memprioritaskan janda; namun anjuran ini kemudian dicabut setelah menuai polemik di masyarakat.^[21][22] Meski mendukung langkah Joko Widodo yang menolak kembalinya anggota organisasi teror, ISIS, ke Indonesia,^[23] PKS meminta agar anak-anak dari para anggota ISIS dipulangkan supaya mereka dapat dibina di Indonesia.^[24]

1. ^ "PKS | Kader Muda Hanya Bernaung di Gema Keadilan, Garuda Keadilan dan PKS Muda". pks.id. Diakses tanggal 2021-07-15. 
2. ^ ^{a b c} Ananta, Aris; Arifin, Evi Nurvidya; Suryadinata, Leo (2005). Emerging Democracy in Indonesia (dalam bahasa Inggris). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hlm. 24. ISBN 981-230-323-5. 
3. ^ ^{a b} Machmudi, Yon (2008). Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS). Islam in Southeast Asia (dalam bahasa Inggris). ANU Press. doi:10.22459/II.11.2008 . ISBN 9781921536243. 
4. ^ Hamayotsu, Kikue (September 2011). "The Political Rise of the Prosperous Justice Party in Post-Authoritarian Indonesia: Examining the Political Economy of Islamist Mobilization in a Muslim Democracy". Asian Survey. 51 (5): 971–992. doi:10.1525/as.2011.51.5.971. JSTOR 10.1525/as.2011.51.5.971. 
5. ^ ^{a b} Al-Hamdi, Ridho (2013). Partai politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (PDF). Yogyakarta: Graha Ilmu. ISBN 978-602-262-049-5. 
6. ^ ^{a b} Mietzner, Marcus (2013). Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia (dalam bahasa Inggris). Singapore: NUS Press. hlm. 91. ISBN 978-9971-69-768-6. 
7. ^ Geraldy, Galang (2019). "Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS". Politicon: Jurnal Ilmu Politik. 1 (2): 134–157. doi:10.15575/politicon.v1i2.6268 . Diakses tanggal 2022-06-01 – via www.neliti.com.  Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
8. ^ Mohamad Ramadan Habibi; Noor Naemah Abd Rahman; Kamaruzzaman Bustaman Ahmad. "Prosperous Justice Party (PKS) in the Indonesian Mass Media". academia.edu. 
9. ^ "Indonesia's Political Parties". Carniege. Diakses tanggal 5 November 2021. 
10. ^ Sebastian, Leonard C.; Hasyim, Syafiq; Arifianto, Alexander R., ed. (2021). Rising Islamic Conservatism in Indonesia: Islamic Groups and Identity Politics. London; New York: Routledge. hlm. 172–173. ISBN 978-0-367-81941-5. 
11. ^ "Gerindra: Koalisi Merah Putih Bubar". CNN Indonesia. 2016-02-04. Diakses tanggal 2022-11-06. 
12. ^ Nainggolan, Bestian; Wahyu, Yohan, ed. (2016). Kompaspedia: Partai Politik 1999–2019, Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa. Jakarta: Buku Kompas. ISBN 978-602-412-005-4. 
13. ^ "Hukum Islam Harus Mewarnai Hukum Nasional". PKS.id. 
14. ^ ^{a b} "Profil - Partai Keadilan Sejahtera". merdeka.com (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 November 2022. Diakses tanggal 2022-11-05. 
15. ^ ^{a b} Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Muhtadi
16. ^ "PKS dan koalisi pemerintahan SBY". BBC News Indonesia. 2012-04-06. Diakses tanggal 2022-11-05. 
17. ^ "Sikap PKS dinilai oportunis". merdeka.com (dalam bahasa Inggris). 2012-04-17. Diakses tanggal 2022-12-05. 
18. ^ Putri, Zunita. "KPU Tetapkan Hasil Pileg 2019: PDIP Juara, Disusul Gerindra-Golkar". detiknews. Diakses tanggal 2022-11-05. 
19. ^ Alfons, Matius. "PKS: RUU Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama Sudah Masuk Baleg DPR". detiknews. Diakses tanggal 2023-04-13. 
20. ^ "PKS | Peran Besar Ulama Jadi Alasan Lahirnya RUU Perlindungan Ulama". pks.id. Diakses tanggal 2023-04-13. 
21. ^ Media, Kompas Cyber (2021-09-30). "PKS Cabut Anjuran soal Kader Berpoligami". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2023-04-13. 
22. ^ "Heboh Program Poligami PKS, Setelah Jadi Polemik Akhirnya Dicabut". Bisnis.com. 2021-09-30. Diakses tanggal 2023-04-13. 
23. ^ Indonesia, C. N. N. "PKS Dukung Jokowi Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS". nasional. Diakses tanggal 2023-04-13. 
24. ^ Sihombing, Rolando Fransiscus. "Presiden PKS Minta Pemerintah Pulangkan-Bina Anak ISIS Eks WNI". detiknews. Diakses tanggal 2023-04-13.