Arsul Sani

Artikel biografi ini ditulis menyerupai resume atau daftar riwayat hidup (Curriculum Vitae). Tolong bantu perbaiki agar netral dan ensiklopedis.

Arsul Sani
Hakim Konstitusi Republik Indonesia
Petahana
Mulai menjabat 18 Januari 2024
Ditunjuk oleh	DPR RI
Presiden	Joko Widodo
Pendahulu Wahiduddin Adams Pengganti Petahana
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Masa jabatan 3 Oktober 2019 – 18 Januari 2024 Menjabat bersama Periode 2019–24 Ahmad Basarah Ahmad Muzani Lestari Moerdijat Hidayat Nur Wahid Jazilul Fawaid Zulkifli Hasan Syarief Hasan Fadel Muhammad
Presiden	Joko Widodo
Ketua MPR	Bambang Soesatyo
Pendahulu Periode 2014–19 Mahyudin Evert Ernest Mangindaan Hidayat Nur Wahid Oesman Sapta Odang Muhaimin Iskandar Ahmad Muzani Ahmad Basarah Pengganti Amir Uskara
Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan
Masa jabatan 20 Mei 2016 – 5 Januari 2021
Ketua Umum	Muhammad Romahurmuziy Suharso Monoarfa
Pendahulu Muhammad Romahurmuziy Pengganti Muhamad Arwani Thomafi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Masa jabatan 1 Oktober 2014 – 18 Januari 2024
Daerah pemilihan	Jawa Tengah X
Informasi pribadi
Lahir	8 Januari 1964 (umur 61) Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia
Partai politik	PKS (2008–2013) PPP (2013–2024)
Suami/istri	Sukma Violetta
Anak	3
Almamater	Universitas Indonesia STIKOM The London School of Public Relations Collegium Humanum – Warsaw Management University
Profesi	Hakim Konstitusi
Tanda tangan
Sunting kotak info • L • B

H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., LL.D. (lahir 8 Januari 1964) adalah seorang Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dilantik pada 18 Januari 2024.^[1][2] Sebelumnya, Arsul merupakan politikus yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Beliau sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024. Beliau juga sempat duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dua periode sejak 2014 hingga 2024 yang mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah X yang meliputi Batang, Pekalongan, Pemalang dan Kota Pekalongan. Arsul bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia (HAM) dan keamanan serta ia juga menjadi anggota Badan Legislasi DPR. Selain itu, Arsul adalah Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan sejak 20 Mei 2016, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Romahurmuziy.^[3]

Melalui kursinya di Komisi III DPR, Arsul terlibat dalam upaya pelarangan ilmu hitam, sebuah langkah yang terbukti sulit sejak tahun 1990-an karena pelarangan ilmu hitam mengharuskan pemerintah untuk mengakui keberadaannya.^[4] Arsul juga mengomentari kontroversi seputar aksi di Jakarta pada bulan November 2016, mempertanyakan mengapa polisi menyelidiki secara finansial beberapa pendukung protes tetapi tidak menyelidiki pendukung keuangan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.^[5]

1. ^ "Arsul Sani Dilantik Jokowi Hari Ini sebagai Hakim Konstitusi". Pikiran Rakyat. Diakses tanggal 2024-01-18. 
2. ^ Indonesia, C. N. N. "Arsul Sani Mundur dari PPP dan DPR Usai Dilantik Jadi Hakim MK". nasional. Diakses tanggal 2024-01-18. 
3. ^ Ini Susunan Pengurus Harian PPP 2016-2021, detik.com, 21 Mei 2016
4. ^ Bramaseta Janottama, Hanging Out with One of Indonesia's Celebrity Sorcerers. Vice Media, 20 December 2016. Accessed 27 February 2017.
5. ^ Member of DPR questions police for not investigating funds of Teman Ahok. Republika, 22 February 2017. Accessed 27 February 2017.