Demokrasi sosial

Demokrasi sosial
Perkembangan Humanisme Masa Pencerahan Revolusi Prancis Sosialisme utopis Revolusi 1848 Marxisme Ortodoks Revisionis Sosialisme etik Sosialisme demokratik Sosialisme liberal Sosialisme pasar Progresivisme Reformisme Gradualisme Deklarasi Frankfurt Keynesianisme Kapitalisme kesejahteraan Jalan ketiga Sosialisme Eropa modern
Gagasan Keadilan sosial Demokrasi ekonomi representatif Hak pekerja Ekonomi campuran Kesejahteraan Serikat pekerja Perdagangan adil Perlindungan lingkungan Hak positif dan negatif Sekularisme Korporatisme sosial Ekonomi pasar sosial
Varian Bernsteinisme sosialisme liberal Model Nordik Godesberg Jalan ketiga
Tokoh Ambedkar Allende Ardern Attlee Awolowo Batlle y Ordóñez Bebel Ben-Gurion Bernstein Betancourt Bhutto Blair Blanc Brandt Branting Brown Callaghan Lázaro Cárdenas Chávez Clark Craxi Crosland Corbyn Curtin Daszyński Debs Douglas Drees Ebert Ecevit Engels Fraser Gaitskell Gandhi González Goulart Hardie Hilferding Jaurès Jenkins Junmai Katayama Kautsky Kerensky Kéthly Kirk Lagos Lassalle Layton Lenin Lévesque Liebknecht (bapak) Liebknecht (anak) Rosa Luxemburg MacDonald Mandela Marx Morales Myrdal Nehru Batlle y Ordóñez Palme Plekhanov Prodi Russell Sanders Savage Stauning Thomas Den Uyl Webb Wilson Zhordania
Organisasi Daftar partai Sosialis Internasional Serikat Internasional Pemuda Sosialis Progressive Alliance Konfederasi Serikat Pekerja Internasional Partai Sosialis Eropa Sosialis Muda Eropa Jaringan Democrasi Sosial di Asia (en)
Portal sosialisme Portal ekonomi Portal politik
l b s

Bagian dari seri Politik
Demokrasi
Portal Politik
l b s

Demokrasi sosial adalah sebuah filsafat politik, sosial, dan ekonomi dalam sistem sosialisme^[1] yang mendukung demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.^[2] Dalam praktiknya, rezim-rezim pemerintahan demokrasi sosial menghasilkan suatu model kapitalisme kesejahteraan yang dikelola secara sosial (yang sangat berbeda dari kapitalisme liberal melalui kepemilikan publik parsial), kontrol ekonomi atas pasar, dan kebijakan yang mendorong kesetaraan sosial. Sarana utama yang digunakan adalah kebijakan intervensionis dalam pengelolaan ekonomi.^[3]

Instrumen yang digunakan dalam sistem demokrasi sosial meliputi komitmen terhadap demokrasi perwakilan dan demokrasi partisipatif, langkah-langkah redistribusi pendapatan, regulasi perekonomian untuk kepentingan umum, dan ketentuan kesejahteraan sosial.^[4] Akibat dari lamanya pemerintahan yang didominasi partai demokrat sosial dan pengaruhnya pada perkembangan kebijakan sosial ekonomi di negara Nordik, demokrasi sosial sering diasosiasikan dengan model Nordik dan Keynesianisme dalam lingkaran politik pada paruh kedua abad ke-20.^[5] Demokrasi sosial juga dideskripsikan sebagai bentuk paling umum dari sosialisme Barat atau sosialisme modern,^[6] dan gerakan reformis dari sosialisme demokratis.^[7]

Sejarah sosial demokrasi bermula dari gerakan buruh di abad ke-19. Sosial demokrasi merupakan sebuah ideologi politik sayap kiri^[8] yang bertujuan untuk mendorong evolusi secara demokratis dari laissez-faire atau kapitalisme kroni menuju kapitalisme sosial, yang terkadang disebut juga ekonomi pasar sosial.^{[butuh rujukan]}Sosial demokrasi menentang sentralisasi penuh perekonomian seperti yang diusulkan oleh beberapa pemikir sosialis. Di awal era pasca-Perang Dunia II di Eropa Barat, partai-partai sosial demokrat menolak model sosialis Soviet. Mereka berkomitmen pada jalur alternatif menuju sosialisme atau kompromi antara kapitalisme dan sosialisme.^[9] Pada periode ini, kelompok sosial demokrat menganut perekonomian campuran berdasarkan kepemilikan pribadi yang mempromosikan ekonomi Keynesian, intervensionisme negara, dan negara kesejahteraan. Akan tetapi, mereka tidak menekankan tujuan untuk mengganti sistem kapitalisme (faktor pasar, kepemilikan pribadi, dan buruh upahan) dengan sistem ekonomi sosialis yang berbeda secara fundamental.

Demokrasi sosial modern ditandai dengan komitmen pada kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan, penindasan terhadap kelompok kurang mampu dan kemiskinan,^[10] termasuk dukungan pada pelayanan publik yang dapat diakses secara universal, seperti perawatan lansia, perawatan anak-anak, pendidikan, layanan kesehatan, dan kompensasi pekerja.^[11] Gerakan demokrasi sosial sering kali memiliki koneksi kuat dengan gerakan buruh dan serikat pekerja yang mendukung hak perundingan bersama bagi pekerja serta kebijakan untuk memperluas pengambilan keputusan di luar politik ke lingkup ekonomi dalam bentuk kodeterminasi bagi pekerja dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya.^[12]

1. ^ Eatwell & Wright 1999, hlm. 80–103; Newman 2005, hlm. 5; Heywood 2007, hlm. 101, 134–136, 139; Ypi 2018; Watson 2019.
2. ^ Wintrop 1983, hlm. 306; Archer 1995; Jones 2001, hlm. 737; Ritzer 2004, hlm. 479.
3. ^ Lane, David (2023). "The Decay of Social Democracy". Global Neoliberal Capitalism and the Alternatives: From Social Democracy to State Capitalisms. Bristol: Bristol University Press. hlm. 96–114. ISBN 978-1-5292-2093-3. 
4. ^ Miller 1998, hlm. 827; Badie, Berg-Schlosser & Morlino 2011, hlm. 2423; Heywood 2012, hlm. 128.
5. ^ Gombert et al. 2009, hlm. 8; Sejersted 2011.
6. ^ Eatwell 1999; Pruitt 2019; Berman 2020.
7. ^ Williams 1985, hlm. 289; Foley 1994, hlm. 23; Eatwell 1999, hlm. 80.
8. ^ Tsakalotos 2001: "... most left-wing approaches (social democratic, democratic socialist, and so on) to how the market economy works."); Brandal, Bratberg & Thorsen 2013: "In Scandinavia, as in the rest of the world, 'social democracy' and 'democratic socialism' have often been used interchangeably to define the part of the left pursuing gradual reform through democratic means."
9. ^ Adams 1993, hlm. 102–103.
10. ^ Hoefer 2013, hlm. 29.
11. ^ Meyer & Hinchman 2007, hlm. 137.
12. ^ Meyer & Hinchman 2007, hlm. 91; Upchurch, Taylor & Mathers 2009, hlm. 51.