RUU Permusikan atau RUU Musik adalah sebuah rancangan undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia pada 2019. RUU tersebut menuai kontroversi dimana koalisi penolak RUU Permusikan mempermasalahkan Pasal 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 42, 49, 50, dan 51.[1] Pasal-pasal tersebut dinilai menimbulkan pasal karet dan menyudutkan industri musik independen.[2] RUU ini telah dicabut dari Prolegnas Prioritas 2019 pada tanggal 17 Juni 2019.[3] Pada awalnya, RUU Permusikan dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan di bidang permusikan. Namun demikian, ternyata undang-undang permusikan mengalami banyak penolakan pada kalangan masyarakat luas. Atas penolakan tersebut, maka Anang Hermansyah selaku salah satu anggota Komisi X DPR RI bersama para musisi negeri yakni, Slank, Glenn Fredly, Edi Khemod, Endah Widiastuti, dan Soleh Solihun bersepakat untuk mendesak DPR RI agar melakukan pembatalan terhadap RUU Permusikan tersebut.[4] RUU Permusikan dinilai memberikan masalah yang berpotensi dalam membatasi kebebasan berekspresi atau berkarya dalam permusikan dan menghambat dukungan perkembangan proses penciptaan yang akan mengurangi peranan pekerja musik.[5]
- ^ "Ratusan Musisi Kritik 19 Pasal dalam Rancangan UU Musik - Katadata News". katadata.co.id. 4 Februari 2019. Diakses tanggal 5 Februari 2019.
- ^ Persada, Syailendra (4 Februari 2019). "Empat Poin Kritik RUU Permusikan dari Koalisi Nasional". Tempo. Diakses tanggal 5 Februari 2019.
- ^ "RUU Permusikan Resmi Dicabut dari Prolegnas DPR RI". CNN Indonesia. 17 Juni 2019. Diakses tanggal 22 Agustus 2020.
- ^ Putra dan Nyoman Mas Aryani, Gio Arjuna. Problematika Pembentukan RUU Permusikan. Bali: Universitas Udayana. hlm. 4.
- ^ Erdianto, Kristian (2019). "4 Alasan Ratusan Musisi Tolak Pengesahan RUU Permusikan".